Pakar UNAIR Tanggapi Soal Rencana ASN Dapat Bekerja Dari Mana Saja

SURABAYA - Pemerintah tengah mempersiapkan sistem kerja baru yaitu Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN). Tujuan kebijakan itu agar ASN dapat mengoptimalkan kapasitas mereka masing-masing.

Pernyataan itu disampaikan oleh Satya Pratama Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara. Menurutnya, melalui aturan itu aparatur sipil negara (ASN) dapat bekerja secara fleksibel dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Baca juga: DP3AKB Kabupaten Jember Gelar Sosialisasi Program Bangga Kencana, Pada Awak Media

Merespons sistem kerja WFA bagi ASN, pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (UNAIR) Gitadi Tegas Supramudyo Drs MSi menjelaskan bahwa sistem WFA ini perlu kajian lebih dalam dan kompleks karena hanya dapat diterapkan untuk jenis pekerjaan tertentu.

“Jenis-jenis pekerjaan itu tentu harus sudah diinventarisasi atau dipetakan jobdesk-nya, tolok ukur kinerjanya, serta mekanisme insentif-disinsentifnya secara menyeluruh, ” jelasnya, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Pemerintah akan Bangun Hunian untuk Warga Terdampak APG Semeru

Aturan WFA ini nantinya hanya berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dalam bidang administratif. Namun, mereka yang harus berasosiasi dengan publik tetap harus Work From Home (WFO).

Berkaitan dengan hal itu, dosen Ilmu Administrasi Publik itu berujar bahwa WFA pada bidang administrasi akan sangat bergantung pada ketersediaan data dan jaringan yang baik.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

“Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menyiapkan sistem back-up berupa Work From Office untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin bisa terjadi, ” ucapnya.

Diikuti Kebijakan Penunjang

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Kemudian, Gitadi berpendapat bahwa sistem Work From Anywhere (WFA) ini akan adil jika jenis-jenis pekerjaan yang mensyaratkan kehadiran fisik idealnya harus diikuti dengan kebijakan penunjang berupa fasilitas dan insentif yang memadai.

Lebih lanjut, ia juga memberikan tanggapan soal sistem presensi berbasis lokasi (location based presence) yang bertujuan untuk mengecek sekaligus memantau kehadiran para ASN. Menurutnya, banyak instansi atau lembaga yang sudah menggunakan fitur aplikasi tersebut. 

Baca juga: Pemerintah Banyuwangi Berikan Penyertaan Modal Rp 9 Miliar, DPRD Minta PUDAM Lakukan Analisa Secara Cermat

Namun, yang jadi PR adalah dedikasi dan loyalitas para pekerja yang memiliki keahlian lebih di bidang IT sehingga tidak menyalahgunakan sistem itu. Sehingga tetap perlu membangun aplikasi yang lebih canggih dan cerdas. (*)